Prabowo Harus Serius Terkait Industri Nikel

Prabowo Harus Serius Terkait Industri Nikel

Kerugian dari industri ini sering kali diremehkan. Pemerintahan baru Prabowo harus meningkatkan standar lingkungan, tulis Bhima Yudhistira

Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, akan dilantik pada bulan Oktober. Pada bulan Mei, di Forum Ekonomi Qatar, ia berjanji untuk mencapai pertumbuhan PDB sebesar 8% dalam dua atau tiga tahun – target ambisius mengingat pertumbuhan tahun ini sekitar 5%. Industri nikel akan menjadi pendorong utama pertumbuhan tersebut, katanya.

Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan perubahan regulasi untuk mencoba menangkap lebih banyak nilai dari sumber daya alamnya, khususnya bijih nikel dan aluminium. Alih-alih terus menjual bijih mentah untuk diproses di luar negeri, ada dorongan untuk mengolahnya di fasilitas domestik untuk diekspor atau digunakan dalam pembuatan produk yang lebih bernilai seperti baterai kendaraan listrik (EV). Sebagian besar fasilitas pengolahan Indonesia berbasis di kawasan industri yang sebagian besar dimiliki oleh perusahaan Tiongkok. Karena kawasan ini biasanya didukung oleh pembangkit listrik tenaga batu bara “captive”, yang dioperasikan di luar jaringan khusus untuk penggunaan industri, mereka menyebabkan polusi udara dan menghasilkan banyak CO2.

Rencana untuk menambah nilai ini menghadapi beberapa tantangan lainnya juga.

Pertama, produk nikel Indonesia sebagian besar adalah kualitas rendah; dikenal sebagai Kelas 2, yang mengandung kurang dari 99,8% nikel. Produk dengan kualitas lebih rendah ini terutama digunakan dalam produksi baja tahan karat daripada dalam baterai EV. Akibatnya, ambisi negara untuk menjadi kekuatan utama baterai di Asia Tenggara mungkin masih menjadi tujuan yang jauh.

Kedua, 89% produk nikel Indonesia, sebagian besar setengah jadi, diekspor ke Tiongkok. Dengan kata lain, industri teknologi tinggi domestik tidak banyak mendapatkan manfaat dari nikel.

Ketiga, insentif pajak yang besar untuk pabrik pemurnian nikel tidak disertai dengan pasokan bijih nikel yang memadai, sehingga perusahaan pabrik harus mengimpor bijih dari Filipina.

Keempat, praktik lingkungan dan tenaga kerja di Indonesia telah menjadi subjek kritik, terutama jika dibandingkan dengan standar di wilayah seperti Uni Eropa dan AS. Kekhawatiran muncul karena banyak insiden yang melibatkan polusi lingkungan, masalah keselamatan pekerja, dan konflik sosial dengan komunitas lokal dan masyarakat adat.

Manfaat ekonomi nikel dilebih-lebihkan
Dari total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara captive di Indonesia sebesar 24 gigawatt (GW), lebih dari 75% (8,2 GW) didedikasikan untuk logam dan pertambangan, menurut Global Energy Monitor. Dari jumlah tersebut, nikel sendiri mengkonsumsi sekitar setengahnya (11,6 GW).

Sebuah studi terbaru memperkirakan bahwa pada tahun 2025, emisi dari pabrik pemurnian nikel dan pembangkit listrik tenaga batu bara captive yang memasoknya akan menelan biaya bagi provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara sekitar USD 2,63 miliar. Studi ini, yang diterbitkan pada bulan Februari oleh Centre of Economic and Law Studies (CELIOS), di mana saya menjabat sebagai direktur eksekutif, bekerja sama dengan Center for Research on Energy and Clean Air (CREA), menyoroti dampak ekonomi signifikan dari emisi ini di wilayah tersebut.

Penelitian kami juga menunjukkan bahwa jika industri nikel terus berkembang tanpa peningkatan regulasi, akan ada lebih dari 3.800 kematian berlebih pada tahun 2025 dan hampir 5.000 pada tahun 2030.

Sedikit upaya telah dilakukan untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga batu bara captive yang ada di negara ini dengan berinvestasi dalam energi terbarukan, seperti hidro dan jaringan transmisi baru dari PLN (perusahaan listrik milik negara Indonesia). Investasi untuk menghadirkan energi terbarukan juga tampaknya melambat.

Investasi baru untuk beralih dari pembangkit listrik tenaga batu bara captive dianggap sebagai biaya yang mengurangi daya saing industri nikel. Pandangan ini sering didukung oleh insentif pemerintah yang besar kepada perusahaan pabrik pemurnian nikel, seperti liburan pajak dan keringanan pajak, tanpa persyaratan lingkungan yang ketat.

Opini